 |
| Kardinal Joseph Zen (kedua dari kiri), uskup Emeritus Hong Kong dan salah satu tokoh Katolik yang vokal di Asia, tiba di pengadilan bersama aktivis pro-demokrasi Hui Po-keung (kiri), penyanyi pop Denise Ho (kanan) dan pengacara Margaret Ng (kedua dari kanan ) di Hong Kong pada 24 Mei. (Foto: AFP) |
Menurut laporan pada 9
Agustus oleh kantor berita The Hong Kong Free Press, Hakim Ada Yim yang
memimpin sidang praperadilan kasus ini menyatakan, persidangan akan berlangsung
pada 19-23 September.
Kardinal berusia 90
tahun itu ditahan pada 11 Mei di bawah Undang-Undang (UU) Keamanan Nasional
China.
Dia dan empat orang
lainnya didakwa karena tidak mendaftarkan Dana Bantuan Kemanusiaan 612 dengan
benar, yang dibentuk untuk memberi bantuan keuangan kepada mereka yang terlibat
dalam protes anti-pemerintah pada tahun 2019. Progam dana kemanusiaan itu
dibubarkan tahun lalu setelah diawasi oleh pihak berwenang.
Pengacara dan jaksa
akan berdebat apakah Dana Bantuan Kemanusiaan 612 berada di bawah Undang-Undang
Perhimpunan Hong Kong. The Hong Kong Free Press melaporkan
jaksa dan pengacara juga akan berdebat apakah para terdakwa memegang
posisi otoritas terkait dana bantuan itu.
UU Keamanan Nasional
menyebut mereka yang berpartisipasi atau mendukung gerakan pro-demokrasi
sebagai kejahatan subversi dan kolusi dengan organisasi asing dan memungkinkan
mereka yang ditahan untuk diekstradisi ke China daratan.
Hukuman penjara bagi
mereka berkisar antara minimal tiga tahun dan maksimal seumur hidup.
Kelima terdakwa mengaku
tidak bersalah. Jika terbukti melakukan pendaftaran yang tidak benar, setiap
terdakwa dapat dikenakan denda sekitar 1.300 dolar AS.
Sebagi seorang kritikus
lama terhadap pemerintah China, Kardinal Zen membuat Beijing marah karena terus
mengkritik kesepakatan Sino-Vatikan tahun 2018 mengenai penunjukan uskup.
Awalnya perjanjian itu ditandatangani pada tahun 2018 dan diperbarui pada tahun
2020. Perjanjian tersebut dilaporkan memungkinkan paus untuk menyetujui atau
membatalkan para uskup yang dicalonkan oleh Partai Komunis Tiongkok.
Sejauh ini, hanya enam
uskup yang diangkat, ditahbiskan, dan dilantik berdasarkan perjanjian tersebut,
yang terakhir diumumkan pada September 2021.
Kardinal Zen mengatakan
dia khawatir kesepakatan itu akan “membunuh” Gereja tidak resmi atau bawah
tanah di China, yang para pemimpinnya menolak untuk mendaftar ke Asosiasi
Patriotik Katolik China yang dikelola negara.
Dalam sebuah wawancara
yang diterbitkan pada 8 Agustus dengan majalah Italia Limes, Kardinal
Pietro Parolin, sekretaris Negara Vatikan, mengatakan perjanjian itu memperkuat
keprihatinan Gereja dalam menunjuk “gembala sejati menurut hati Kristus.”
Sebaliknya, katanya,
perjanjian itu juga menetapkan bajwa “dalam situasi tertentu, ia juga bisa
untuk memenuhi kebutuhan tertentu, seperti permintaan tertentu yang diungkapkan
oleh otoritas politik.”
Kardinal Parolin
mengatakan meskipun evaluasi hasil kesepakatan sedang berlangsung, “Saya pikir
saya dapat mengatakan langkah-langkah ke depan telah dilakukan.”
Namun, dia mengakui,
“tidak semua hambatan dan kesulitan telah diatasi. Karena itu, masih ada jalan
panjang untuk implementasi yang tepat dan juga, melalui dialog yang tulus,
untuk penyempurnaannya.”
Sumber: Hong
Kongs Cardinal Joseph Zen to stand trial