 |
| Uskup Agung Keuskupan Agung Merauke Mgr PC Mandagi saat berjumpa dengan Paus Fransiskus di Vatikan, Rabu, 21 September 2022. (Foto: Istimewa) |
Mgr Mandagi berharap,
kunjungan itu bisa dilakukan saat Paus Fransiskus berkunjung ke Indonesia.
Harapan itu disampaikan Mgr Mandagi saat bertemu Paus Fransiskus di Vatikan, 21 September lalu.
Harapan Mgr Mandagi
kepada Paus Fransiskus itu diceritakan kepada wartawan saat tiba di Jakarta,
Rabu (28/9/2022).
“Saya mengutarakan
kepada Paus Fransiskus bahwa umat Katolik di Keuskupan Agung Merauke sangat
berharap beliau berkenan berkunjung ke Merauke. Tentu, kehadiran itu baru dapat
terlaksana yang paling utama adalah jika Paus Fransiskus datang berkunjung ke
Indonesia,” ujar Uskup Mandagi.
Dikatakan, jika
harapannya itu terkabul, tentu kunjungan Paus Fransiskus ke Merauke akan
menjadi salah satu agenda yang penting dan bahkan luar biasa bagi Keuskupan
Agung Merauke.
“Saya juga meyakini
bahwa umat Katolik seluruh Papua memiliki harapan yang sama,” ujar Uskup Agung
Merauke itu.
Mgr Mandagi memahami
bahwa harapannya itu tidak mudah untuk terwujud, karena ada beberapa prosedur
yang harus dilewati dan ditaatinya, baik secara gerejani atau secara
kenegaraan. Ia menyadari bahwa untuk melewati prosedur tersebut, dirinya harus
berkordinasi dengan banyak pihak.
Pertemuan dan harapan
Mgr Mandagi saat bertemu Paus Fransiskus ini menindaklanjuti pernyataannya
setahun yang lalu saat menerima kunjungan Pendiri Paguyuban Wartawan Katolik
Indonesia (PWKI) AM Putut Prabantoro, yang juga Presidium Bidang Komunikasi
Politik Ikatan Sarjana Katolik Indonesia (ISKA) di Merauke pada 1 Juni 2021.
Dalam pertemuan itu,
Mgr Mandagi menegaskan, dirinya akan mengundang Paus Fransiskus untuk
berkunjung ke Merauke saat pimpinan gereja Katolik sedunia itu mengadakan
lawatan ke Indonesia.
Namun, ada satu syarat
yang harus terpenuhi jika berharap Paus Fransiskus hadir di Merauke. Dalam
pernyataan pada Juni 2021 itu, Mgr Mandagi mensyaratkan kehadiran Paus
Fransiskus di Merauke hanya dimungkinkan jika Papua Selatan menjadi provinsi
tersendiri.
Undangan itu dikatakan
sebagai bentuk kontribusinya untuk menyelesaikan masalah Papua dengan cepat,
damai, tanpa dendam, dan dalam ikatan NKRI.
Bagi Mgr Mandagi,
terbentuknya wilayah Papua Selatan menjadi provinsi baru hasil pemekaran di
Papua merupakan pemecahan strategis dan sekaligus penyelesaian atas masalah
wilayah Papua termasuk konfliknya.
Sebagai Uskup Agung,
dirinya juga ingin menyampaikan pesan kepada dunia bahwa Papua tidak seperti
suara-suara para propagandais dan pendukung pemisahan diri Papua dari NKRI.
“Kami di Papua Selatan
hidup dalam damai, toleran, dan kerukunan antar suku sungguh terlihat. Konflik
bukan berada di selatan. Dunia harus tahu bahwa Papua itu seperti apa dan saya
ingin menegaskan bahwa Papua adalah wilayah NKRI. Saya ingin Papua diselesaikan
secara damai, cepat, dan tanpa dendam,” ujar Mgr Mandagi kala itu.
Mgr Mandagi, yang
merupakan salah satu tokoh perdamaian konflik Maluku, melihat adanya
ketidakadilan dalam distribusi dana otonomi khusus (otsus) Papua. Dana itu
digunakan tidak secara bijak sehingga menghambat pembangunan daerah-daerah di
Papua.
Rentang kendali
pemerintahan untuk Papua dengan wilayah yang begitu luas, merupakan alasan
lain, karena sangat tidak efektif untuk pembangunan daerah dan pemberdayaan
masyarakat.
Uskup Mandagi juga
melihat sebagian para pemimpin daerah di Papua kurang memberikan contoh yang
baik dan bijak bagi masyarakatnya. Yang paling parah, ujarnya, stigma buruk
atas Papua dari dunia luar berdampak pada wilayah Papua Selatan yang damai dan
aman.
Menanggapi terbentuknya
Provinsi Papua Selatan, Mgr Mandagi menegaskan dirinya tidak menduga akan
terjadi secepat ini.
“Terus terang, saya
tidak menyangka bahwa setahun setelah pernyataan saya, Provinsi Papua Selatan
terbentuk. Bahkan, terbentuknya bersamaan dengan Provinsi Papua Tengah dan
Papua Pegunungan pada 30 Juni 2022,” ujarnya.
Uskup Mandagi
menegaskan, hal itu merupakan karya Allah melalui tangan-tangan yang
menginginkan Papua damai, sejahtera, serta ketidakadilan dihilangkan.
“Oleh karena itu, saya akan memenuhi janji
saya untuk mengundang Paus Fransiskus ke tanah Papua, khususnya ke Papua
Selatan,” ujar Mgr Mandagi.
Sebulan sebelum
terbentuknya tiga provinsi Papua baru hasil pemekaran, Menteri Agama Yaqut
Cholil Qoumas terbang ke Vatikan dan bertemu Paus pada 8 Juni 2022. Atas nama
Presiden Joko Widodo (Jokowi), Menteri Agama mengundang Paus Fransiskus untuk
berkunjung ke Indonesia.
***
Sumber: BeritaSatu.com