Hal itu disampaikan
oleh Kementerian PANRB melalui Abdullah Azwar Anas selaku Menpan RB pada saat
menjalani Rapat Koordinasi pengadaan ASN tahun 2023.
Sebelumnya, pemerintah
telah berupaya untuk menyelesaikan penataan tenaga honorer atau non ASN di
lingkungan pemerintah.
Pada penghujung tahun
2022 ini, akhirnya Menpan RB telah berkoordinasi dengan Kementerian terkait
tentang tenaga honorer atau non ASN yang menjadi prioritas dalam pengadaan ASN
tahun 2023 nanti.
Menpan RB menyebut,
bahwa terdapat tenaga honorer atau non ASN yang menjadi prioritas pengadaan ASN
di tahun 2023 selain guru honorer.
Adapun tenaga honorer
atau non ASN yang dimaksud adalah tenaga kesehatan. Pegawai tenaga kesehatan
rupanya menjadi honorer yang diprioritaskan pada pengadaan ASN 2023.
"Pendidikan dan
kesehatan menjadi prioritas, dan kita bahas hari ini bersama Pak Nadiem Makarim
dan Pak Budi Gunadi Sadikin. Tentu sektor lain juga kita siapkan formasinya,”
ujar Menpan RB dalam Rakor rencana pengadaan ASN 2023 di Jakarta.
Hal itu disampaikan
Menpan RB guna melanjutkan target pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kesehatan
secara nasional pada pengadaan ASN 2023.
"Kami berterima
kasih kepada Pak Menkes dan Pak Mendikbud karena komitmennya tinggi untuk
memperbaiki data dan menyelesaikan masalah prioritas di bidang kesehatan dan
guru. Tentu ini membutuhkan kerja sama antara pemerintah pusat dan
daerah," ucap Menpan RB.
Menpan RB juga
mengimbau agar instansi pemerintah pusat dan daerah dapat segera mengusulkan
kebutuhan ASN untuk tahun 2023.
"Mari kita data
bersama terkait dengan kebutuhan dan jumlah ASN yang mendesak yang perlu segera
kita penuhi," tuturnya.
Menpan RB juga
menyinggung terkait pelaksanaan seleksi CPNS 2023 yang dikabarkan akan
dilakukan dengan sangat selektif.
Sejalan dengan kebijakan
Menpan RB, Menteri Kesehatan Budi Gunadi pun akan mengimbau kepada seluruh
daerah untuk mengisi formasi yang dibutuhkan di tahun 2023 tersebut.
"Saya minta
seluruh daerah segera mengisi formasi yang dibutuhkan untuk 2023. Dan pastikan
cocok, jangan sampai kalau yang dibutuhkan dokter tapi yang dimasukkan tenaga
administrasi," tegas Budi Gunadi.***
Sumber
: https://prsoloraya.pikiran-rakyat.com