Dikhawatirkan juga
tahun ini tidak mendapatkan formasi lagi. Sementara, usia sudah makin
menua.
Pengurus pusat
Perkumpulan Honorer K2 Indonesia (PHK2I) Eko Mardiono menilai kebijakan pegawai
pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) menyengsarakan mereka. Tidak sedikit
guru honorer yang depresi, bahkan ada sampai ingin bunuh diri.
Eko mengaku sangat
prihatin melihat kondisi guru honorer K2, apalagi yang mengajar bahasa Inggris
di SD.
"Banyak guru
honorer K2 yang depresi. Ada yang hampir bunuh diri, karena tidak mendapatkan
formasi PPPK 2022," kata Eko Mardiono kepada JPNN.com, Kamis (11/1).
Sebagai koordinator
wilayah PHK2I Jawa Timur, setiap hari Eko harus menerima keluhan pada guru
honorer. Eko juga honorer K2 dan belum menjadi aparatur sipil negara (ASN),
karena dia tenaga kependidikan (tendik).
Namun, nasibnya masih
beruntung karena bertugas di kota Surabaya yang kepala daerahnya peduli nasib
honorer. Mereka setiap bulannya menerima gaji Rp 4 juta lebih.
"Kami kecewa
dengan mekanisme PPPK ini. Mengapa guru honorer K2 banyak yang tidak terangkut
tahun ini. Mereka kalah dengan guru baru," kata Eko.
Dia menuding pemerintah
kejam terhadap honorer K2, seharusnya jatahnya adalah PNS, tetapi dialihkan ke
PPPK. Giliran sudah menyerah menerima PPPK, begitu mendaftar malah gagal. Yang
bisa daftar malah tidak mendapatkan formasi PPPK.
Kondisi tersebut
ujarnya, menjadi pukulan mental yang luar biasa bagi honorer K2
"MenPAN-RB Azwar
Anas dan Mendikbudristek Nadiem Makarim tolong mendengarkan rintihan guru
honorer K2, terutama yang mengajar bahasa Inggris. Mereka sangat berharap bisa
ikut dan diangkat sebagai ASN PPPK," terangnya.
Dia mengulik seleksi
CPNS 2013. Guru honorer K2 bahasa Inggris sebenarnya bisa diangkat PNS. Masalah
penempatan diatur Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Para guru honorer K2
tersebut, bahkan siap kuliah lagi mengambil program studi (prodi)
pendidikan guru sekolah dasar (PGSD).
Mendapat curhatan para
guru honorer tersebut, Eko tidak sampai hati mendengar rintihan mereka.
"Mereka hanya bisa
mengadu kepada saya. Sementara, saya tidak buat kebijakan. Kondisi ini tidak
hanya di Surabaya, tetapi hampir seluruh daerah lain. Mereka sudah sangat putus
asa,' pungkas Eko Mardiono. (esy/jpnn)
Sumber
: https://www.jpnn.com