 |
| Pemprov NTT mengupayakan agar para tenaga honorer dapat tetap aktif melaksanakan tugasnya. /Dok. nttprov.go.id |
Berbagai daerah telah
mengeluhkan rencana penghapusan tenaga honorer karena jumlah ASN yang masih minim. Pentingnya peran tenagahonorer ini juga dirasakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT.
Dikutip setapakrainumbei.blogspot.com dari
laman Antara, Pemprov NTT mengupayakan
agar para tenaga honorer dapat tetap aktif melaksanakan tugasnya. Dalam hal ini, tenaga
honorer yang dimaksud adalah honorer Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Pasalnya, menjelang
Pemilu serentak 2023, tenaga honorer di Bawaslu sangat dibutuhkan demi kesuksesan pelaksanaan
Pemilu 2024.
Hal ini disampaikan
oleh Gubernur NTT Viktor
Laiskodat pada Selasa, 7 Februari 2023 lalu.
“Pemerintah NTT segera
membahas bersama pemerintah kabupaten/kota di NTT terkait
keberadaan para tenaga honor di Bawaslu agar mereka tetap bekerja guna
menyukseskan pelaksanaan pemilu nanti,” terang Viktor Laiskodat.
Upaya untuk
mempertahankan tenaga honorer di Bawaslu ini, menurut Laiskodat, merupakan permintaan dari
Ketua Bawaslu Provinsi NTT Nonato Da
Purificacao Sarmento.
Ia meminta
Pemprov NTT tidak
memberhentikan tenaga honorer di Bawaslu karena hal ini akan mengganggu tahapan pelaksanaan
Pemilu 2024.
Mengenai hal ini,
Pemprov NTT mendukung
penuh kinerja Bawaslu dalam menyukseskan Pelaksanaan Pemilu serentak tahun 2024
mendatang.
Untuk itu,
Gubernur NTT mengatakan
pihaknya akan segera melakukan koordinasi dengan pejabat Wali Kota Kupang dan
para para Bupati se-NTT untuk
mendukung kinerja Bawaslu.
“Kami akan
koordinasikan bersama pejabat Wali Kota Kupang dan para bupati se-NTT, terkait dengan
mutasi juga tenaga kontrak yang ada di setiap daerah, mengingat para tenaga
kerja ini masih sangat dibutuhkan,” katanya.
Mengenai nasib tenaga
honorer, Pemprov NTT berencana
memperpanjang masa kerja para tenaga kontrak atau tenaga
honorer di setiap daerah demi kesuksesan penyelenggaraan Pemilu 2024.
Lebih lanjut, Ketua
Bawaslu NTT berharap
Pemprov NTT mempertahankan tenaga
honorer Bawaslu, paling tidak sampai dengan pelaksanaan Pemilu
selesai.
“Kami sangat berharap
agar bapak Gubernur dapat mempertimbangkan hal ini, mengingat hal tersebut akan
sangat berpengaruh terhadap jalannya penyelenggaraan Pemilu nanti. Paling
tidak, ada upaya dari pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-NTT, untuk
mempertahankan para tenaga kontrak ini sampai dengan pelaksanaan pemilu
selesai,” kata Nonato Ketua Bawaslu NTT.***