 |
| Ilustrasi demo |
Para pahlawan tanpa
tanda jasa tersebut kompak menyampaikan aduan dengan mendatangi Dinas
Pendidikan Pemuda dan Olahraga (PPO) Kabupaten Manggarai di Ruteng, Jumat
10 Maret 2023.
Kedatangan para guru
ini disambut oleh Kepala Dinas (Kadis) PPO Kabupaten Manggarai Fransiskus Gero. Turut
hadir Anggota DPRD Manggarai Komisi A, Edison Rihi Mone, S.H.
Para guru tersebut secara umum mempersoalkan ketidaklulusan mereka gegara hasil seleksi kompetensi yang tidak memenuhi standar, padahal hasil observasi dan penilaian oleh kepala sekolah, pengawas dan guru senior tinggi.
"Kami kecewa
dengan hasil seleksi kompetensi ini, keputusannya sungguh tak adil. Saya sudah
puluhan tahun mengabdi untuk lembaga dan anak bangsa, nilai saya juga tinggi,
formasi saya juga dibuka, tapi kenapa tidak lolos," protes salah seorang guru
kesal.
Keluhan serupa
diungkapkan oleh seorang guru wanita yang saat itu didampingi suaminya. Dirinya
mengklaim punya nilai tinggi dan satu-satunya dari sekolah tempat dia mengabdi,
tetapi juga tidak lulus.
"Formasi saya
dibutuhkan. Saya satu-satunya guru di sekolah itu yang fight (berjuang)
dari awal dengan formasi ini, tidak ada guru lain. Nilai saya juga
tinggi," ungkap seorang guru lain didampingi suaminya.
"Tapi begitu lihat
pengumuman dari Kementerian Pendidikan tidak lolos, rasanya mau jatuh pingsan.
Padahal saya sudah mengabdi puluhan tahun," sambungnya meneteskan air
mata.
Suara protes senada disampaikan pula
oleh seorang guru lain yang mengaku dari pedalaman. Ia mengatakan sudah
mengabdi lama di sekolahnya dan memperoleh nilai observasi tinggi pula, tetapi
akhirnya digeser oleh guru baru.
Ia mengaku telah
berperan banyak untuk kelangsungan sekolah yang diabdinya selama ini. Ia antara
lain menyinggung perannya dalam perjuangan mengalihkan lembaga tersebut dari
status swasta jadi sekolah negeri.
"Nilai observasi
saya tinggi, tidak ada formasi lain yang masuk dari luar di sekolah tapi negara
meloloskan guru baru yang baru setahun-dua tahun mengabdi. Sementara saya
dinyatakan tidak lolos dalam pra sanggah dan sanggah. Ini sungguh tak adil
Bapak. Tolong perjuangkan nasib kami," ujarnya.
Dia juga turut
menyentil soal guru yang penempatan setelah lulus PPPK di SD dari sebelumnya
sebagai pengajar SMP. Jadinya, kata dia, kebutuhan formasi tersebut
bertabrakan.
Menanggapi aduan para
guru tersebut, Kadis Fransiskus mengaku awalnya bingung. Namun, ia menyatakan
telah mengakomodir aduan tersebut dan akan menindaklanjutinya ke Bupati ataupun
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI.
"Saya sebagai
Kadis juga bingung karena pengumumannya tidak melalui dinas. Saya sudah telepon
mereka kemarin di Kementerian, tetapi tidak angkat. Mungkin saya akan
melanjutkan aduan ini ke Bupati agar bisa diperjuangkan," kata Kadis
Fransiskus.
Namun, dirinya meminta
agar membuat aduannya secara tertulis. Kadis Fransiskus juga mengarahkan agar
aduan yang dibuat mengedapankan hal yang bersifat umum demi kepentingan
bersama, bukan bicara hal individual masing-masing.
"Buat saja aduan
itu secara tertulis, setelah itu kasi ke saya. Dan ingat, jangan buat aduan
yang sifatnya menyerang orang. Contoh, kenapa saya tidak lolos sedangkan dia
lolos. Nah, ini yang saya tidak terima," ungkap Kadis Fransiskus.
"Buat saja secara
umum tentang aduan kalian yang merasa penilaiannya tidak adil. Itu yang kami
akan perjuangkan bersama bupati dan DPRD,"
imbuhnya menegaskan.
Hal yang sama juga
disampaikan oleh Anggota DPRD Manggarai, Edison Rihi Mone. Kader
Partai Hanura tersebut menyatakan akan menindaklanjuti aduan para guru
tersebut. Pihaknya, kata dia, akan mengundang Kadis PPO dan Bupati untuk
membahasnya.
"Semua aduan sudah
diterima. Tolong sekarang buat secara tertulis supaya kami omong juga pakai
data. Saya selaku anggota DPRD Komisi
A yang membidangi pendidikan akan berjuang semaksimal mungkin untuk nasib
guru," ujar Edison.
"Ini baru DPRD kabupaten. Kalau saya DPR
pusat, mungkin saya su (sudah) pergi menghadap itu Nadiem Makarim (Mendikbud)," tandas Edison
optimis.*** hallo.id