 |
| Menko Polhukam Mahfud MD di Bumi Pancasila, Ende, Nusa Tenggara Timur (1/6). [foto : Dok Humas Kemenko Polhukam] |
Dari laporan yang
didapatkan, hampir sebagian besar para korban TPPO tersebut ternyata justru
marak terjadi di Nusa Tenggara Timur (NTT) dan sudah masuk ke level darurat.
“Sangat darurat, karena
dari laporan yang diterima terhitung dari tahun 2020, 2021 hingga 2022
jumlahnya ada sekitar 1.900 mayat pulang ke Indonesia dan yang paling banyak
memang NTT,” kata Mahfud dalam pernyataannya di Ende, Nusa Tenggara Timur
(NTT), Kamis (1/6) seperti yang dikutip setapakrainumbei.blogspot.com.
Oleh karena itu, dengan
tugas barunya dari Presiden Jokowi untuk membentuk satuan tugas operasi khusus
Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), dirinya menyiapkan rencana jangka
pendek dan menengah.
“Untuk jangka pendek
dalam waktu bulan Juni nanti sudah harus jelas pemetaan dan tahapan serta
langkah-langkah yang akan diambil terkait pelaku-pelaku TPPO,” urainya.
Barulah rencananya di
akhir Juni Jokowi akan melakukan pembahasan lanjutan mengenai progres serta
langkah-langkah penanganan TPPO.
Sementara untuk jangka
panjangnya, Mahfud mengungkapkan bahwa Kepala Negara rencananya akan
memperbaharui peraturan Presiden tentang gugus tugas TPPO itu sendiri.
“Nanti akan ada
perubahan struktur dan Kapolri akan menjadi ketua harian TPPO-nya,” imbuhnya.
Dia pun mengatakan TPPO
itu sudah pasti ada sindikatnya, karena anehnya korban TPPO tinggalnya di NTT
tetapi paspornya keluarnya di Pontianak atau keluar dari daerah yang lain.
“Tentu ini adalah
sindikat. Nanti kita akan lihat dan akan kita perbaiki,” tutupnya.