Nunuk mengajak
pemerintah daerah untuk memaksimalkan jumlah formasi agar semakin banyak guru
honorer yang bisa direkrut dalam guru ASN PPPK 2023. ?“Kami mohon untuk
membuka dan menambah formasi, jika ada hal yang mengganjal akan kita selesaikan
bersama,” kata Nunuk, dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, 8 Juli 2023.
Merespons hal itu,
sejumlah Pemerintah Daerah (Pemda) berkomitmen mengoptimalkan kuota formasi ASN
PPPK Jabatan Fungsional Guru Tahun 2023. Hal ini disampaikan dalam rapat
koordinasi dan sinkronisasi bersama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset,
dan Teknologi (Kemendikbudristek).
Pengoptimalan kuota
formasi merupakan bentuk dukungan Pemda dalam meningkatkan kualitas pendidikan
di daerahnya masing-masing. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro,
Nur Sujito mengungkapkan, pihaknya konsisten mengusulkan formasi ASN PPPK sesuai dengan
kebutuhan daerah.
Untuk tahun ini,
Kabupaten Bojonegoro mengajukan 1.951 formasi dari yang sebelumnya 1.651.
Kabupaten Bojonegoro juga sudah mengalokasikan anggaran sebesar Rp132 miliar.
“Daerah kami komitmennya sangat bagus terkait pembinaan Sumber Daya Manusia,
apalagi ini berkaitan dengan masa depan siswa dan siswi,” kata Nur Sujito.
Menurut Sujito,
pengangkatan guru honorer yang lulus ASN PPPK akan memberikan harapan serta
masa depan yang lebih baik bagi guru. Dengan begitu, para pendidik akan lebih
optimal dalam menjalankan kegiatan belajar-mengajar.
“Guru harus optimal
karena mereka yang mencerdaskan anak bangsa. Bagaimana guru mau optimal kalau
masih mengkhawatirkan nasibnya, makanya sangat perlu adanya pengangkatan ASN
PPPK sehingga guru tidak khawatir akan nasibnya dan bisa berkontribusi untuk
murid-murid,” ujarnya.
Pemerintah Daerah
Kabupaten Sumba Tengah juga mengoptimalkan kuota formasi ASN PPPK 2023. Kepala
Dinas Pendidikan Sumba Tengah, Meha Umbu, menambahkan optimalisasi formasi ASN
PPPK akan sangat membantu daerahnya untuk meningkatkan kualitas SDM guru.
“Kami sangat terbantu
dengan pengajuan formasi ASN PPPK, selain untuk membantu guru dan peningkatan
kualitas hidup sehingga bisa melayani siswa secara optimal. ASN PPPK sangat
membantu meningkatkan kualitas SDM khususnya tenaga guru di daerah,” kata Meha.
Dalam kesempatan yang
sama, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kota Tomohon, Juliana
Dolvin Karwur mengatakan, daerahnya tidak hanya mengoptimalkan kuota.
Namun juga memastikan formasi yang diajukan dapat memberikan kepastian kepada
guru honorer yang lulus memperoleh penempatan.
“Kami mengajukan
formasi sesuai data dan akan fokus kepada totalitas rekrutmen hingga guru yang
lulus passing grade mendapatkan kesempatan,” katanya.
Juliana berharap para
guru honorer yang lulus passing grade nantinya berperan besar dalam memajukan
kualitas pendidikan di Kota Tomohon. Sebab, Kota Tomohon memiliki visi sebagai
kota maju dan berdaya saing.
“Kita tidak akan mampu
berdaya saing kalau sumber dayanya tidak andal. Untuk mendapatkan sumber daya
yang andal maka harus dimulai dengan ketersediaan guru. Mana mungkin sebuah
daerah akan maju kalau tenaga pendidiknya tidak cukup,” katanya. *** medcom.id