 |
PERTEMUAN - Pengurus BMPS NTT melakukan pertemuan dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayan Provinsi NTT yang diwakili oleh Kepala Seksi Kesiswaan Dikmen Dinas PK Provinsi NTT Yosefina Mai di kantor dinas pendidikan NTT, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Selasa, 11 Juli 2023. |
Berangkat dari masalah
PPDB yang dialami oleh Sekolah Swasta yang ada di Kota Kupang, Pengurus BMPS
NTT melakukan pertemuan dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayan Provinsi
NTT yang diwakili oleh Kepala Seksi Kesiswaan Dikmen Dinas PK Provinsi NTT Yosefina
Mai di Kantor Dinas Kpendidikan NTT, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Selasa,
11 Juli 2023.
Saat pertemuan
dengan BMPS NTT, Kepala Seksi Kesiswaan Dikmen Dinas PK
Provinsi NTT Yosefina Mai mengatakan bahwa masalah
yang dikeluhkan oleh BMPS NTT akan disosialisasikan kepada
masyarakat sehingga masyarakat tidak memilah tempat belajar untuk anak-anaknya,
entah di sekolah swasta maupun sekolah negeri.
“Masyarakat masih
terpola dengan pemikiran bahwa sekolah negeri lebih baik dari sekolah swasta,
kita akan mulai mensosialisasikan hal ini sehingga masyarakat bisa mengerti dan
tidak membedakan tempat belajar bagi anak mereka,”ujarnya.
Ia menyampaikan bahwa
masalah yang dialami oleh sekolah swasta mendapat perhatian yang sama dari
pemerintah tanpa membeda-bedakan.
“Rombel sudah diatur sedemikian rupa untuk SMA
dan SMK melalui juknis, kami juga akan turun ke lapangan untuk melihat masalah
ini, semua pihak harus mengawal proses PPDB sehingga tidak ada ketidakadilan
bagi sekolah swasta yang ada di Kota Kupang,”pungkasnya.
Ketua Umum BMPS NTT
Winston Neil Rondo menyampaikan bahwa pertemuan dengan Dinas PK Provinsi NTT
adalah tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya dengan Kepala Ombudsman NTT
Darius Beda Daton untuk membahas dan menemukan solusi dari PPDB yang dialami
oleh SMA dan SMK swasta yang ada di Kota Kupang.
“Hal utama yang kami
sampaikan saat bertemu dengan Dinas PK Provinsi NTT adalah PPDB sekolah swasta
sedang tidak baik-baik saja, penyebabnya adalah penutupan pendaftaran PPDB di
sekolah Negeri yang ditutup pada tanggal 10 juli kemarin, dari 43 sekolah
swasta di Kota Kupang, hanya ada dua sekolah yang menerima siswa baru sesuai
Rombel, yaitu SMAK Geovani Kupang dan SMAK Citra Bangsa, sedangkan 41 sekolah
swasta lainnya menerima siswa belum sesuai kuota yang ditentukan, 16 sekolah
belum menerima satupun siswa, 21 sekolah lainnya kurang dari kuota
Rombel,setiap Rombel dengan 36 siswa,”imbuhnya.
Ia menduga banyak
sekolah swasta yang kurang maupun tidak mendapat siswa baru saat PPDB tahun
2023 akibat sistem PPDB yang diberlakukan di sekolah-sekolah Negeri yang ada di
Kota Kupang.
“Kami menduga salah
satu penyebabnya adalah sistem PPDB tiga tahap diantaranya online satu dan dua
ditambah ofline sehingga membuka ruang sekolah menerima siswa lebih banyak dari
pada kuota Rombel yang tersedia, karena itu kami meminta Dinas mengawal dengan
benar sehingga PPDB di sekolah negeri tidak melebihi kuota mapun rombel yang
sudah ditetapkan,”tegasnya.
Ia menyampaikan bahwa
PPDB tahun 2023 dibanding tahun 2022 maupun 2021, saat penutupan PPDB di SMA
maupun SMK Negeri , sekolah swasta sudah menerima dua sampai tiga kelas rombel,
namun sesuai juknis yang sudah ditetapkan masih saja banyak sekolah swasta yang
tidak mendapatkan siswa, sehingga ia menduga ada yang salah dari sistem PPDB
yang dilakukan oleh Sekolah Negeri.
“Walaupun sekolah
swasta belum menerima siswa baru sampai lima puluh persen, untuk tahun ini
belum cukup bahkan ada 16 sekolah belum ada siswa yang mendaftar sama sekali,
ini pertanda bahwa tahun 2023 ini lebih buruk situasinya, kami ingin tahu ada
kebocoran online dalam sistem PPDB atau ofline, itu membuka ruang sehingga
kuota dan rombel dilanggar dari yang seharusnya, dugaan kami kuota rombel
melampui daya tampung, sesuai data kami tamatan siswa SMP tahun 2023 berjumlah
enam ribu dua ratus Sembilan belas, tapi sekolah negeri kita berdasarkan kuota
SK Juknis Dinas PK Provinsi NTT, 21 SMA dan SMK Negeri di Kota Kupang kapasitas
rombelnya sampai tujuh ribu siswa, berarti tamatan 60 SMP semua langsung
terserap ke sekolah negeri yang ada, padahal sekolah swasta ada enam ribu
,”bebernya.
Ia berharap pertemuan
dengan Dinas PK Provinsi NTT memberikan keadilan, perlindungan, dari
pemerintah, karena jika dibiarkan maka banyak sekolah swasta yang akan ditutup,
karena sekolah swasta juga turut serta dalam membangun SDM di Provinsi
NTT. (*) poskupang.com