 |
| Wakil Ketua TPN Ganjar-Mahfud yang juga mantan Gubernur NTB Tuan Guru Bajang (TGB) Zainul Majdi saat ditemui di Kantor DPW Perindo NTB, Selasa (21/11/2023). (Foto: Helmy Akbar/detikBali) |
Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud Md buka
suara perihal tersebut. Secara spesifik, Ganjar tidak vis a vis (berhadap-hadapan)
dengan Jokowi.
"Sebenarnya bukan mengkritisi Pak Jokowi. Kan
tidak vis a vis menghadapi Pak Jokowi. Ini adalah asesmen dari seorang tokoh
bangsa terhadap potret penegakan hukum. Dan itu bukan hanya Mas Ganjar yang
menyampaikan, tapi kan banyak pihak juga," kata Wakil Ketua TPN
Ganjar-Mahfud, Tuan Guru Bajang (TGB) Zainul Majdi saat ditemui di Mataram,
Selasa (21/11/2023).
Semangat dari pernyataan tersebut, kata TGB adalah
ada hal yang perlu dibenahi dalam konteks berbangsa dan bernegara saat ini.
"Jadi menurut saya itu bukan vis a vis ke Pak
Jokowinya tetapi lebih kepada kita masih punya agenda yang belum selesai,
khususnya berkaitan dengan reformasi hukum dan kami punya orangnya
(Ganjar-Mahfud) di situ," jelasnya.
Sebelumnya, Ganjar menilai rapor penegakan hukum
hingga HAM era Jokowi merah. Ganjar memberi nilai 5 dari skala 10 usai putusan
Mahkamah Konstitusi terkait batas usia capres-cawapres.
Soal Netralitas
Presiden dan Aparat di Pemilu: Jangan Cari Muka
TGB juga menanggapi soal dugaan ketidaknetralan
sejumlah lembaga dan alat negara di pemilu 2024. Dua yang paling disorot adalah
presiden dan kepolisian.
Menurutnya, Presiden Jokowi dan Kapolri Listyo Sigit
Prabowo telah secara eksplisit menegaskan komitmennya untuk bersikap netral di
Pemilu 2024.
Perintah dua pimpinan lembaga negara tersebut, kata
TGB mesti ditaati oleh seluruh unsur di bawahnya. Jangan ada yang melakukan
improvisasi.
"Setahu saya dan mudah mudahan kita komit
kepada itu. Penegasan dari presiden sebagai kepala negara dan kepala
pemerintahan, beliau sudah meminta aparat pemerintah untuk netral, itu verbal
dan ditegaskan. Semua pihak harus ikuti dan tegak lurus," kata TGB.
"Bahwa presiden minta netral, jangan
improvisasi di bawah. Mau cari muka sama siapa? Kan presiden sendiri minta
netral, berarti ikuti arahan presiden. Kepolisian, Pak Kapolri Listyo Sigit
resmi menyatakan harus netral. Ikutilah, semua harus netral," sambung TGB.
Diterangkan TGB, semua pihak mesti menegaskan tekadnya untuk sama-sama
menghadirkan Pemilu 2024 yang berintegritas. Pemilu mesti berada di atas rel
(aturan) perundang-undangan yang berlaku. *** detik.com