Foto: Caleg DPR RI Dapil NTT II, Stevano Adranacus, diduga kampanye di rumjab Bupati Malaka. (Istimewa) |
"Bawaslu kabupaten
sementara telusuri hal itu. Sebelumnya ada informasi soal itu, maka dilakukan
penelusuran," ujar Ketua Bawaslu NTT Nonato Da Purificacao Sarmento
melalui sambungan telepon, Senin (8/1/2024).
"Kami belum bisa
pastikan sanksi apa yang akan diberikan. Karena, masih dalam penelusuran oleh
teman-teman Bawaslu Kabupaten Malaka." tambah Nonato.
Sementara itu, Bupati
Malaka Simon Nahak yang dihubungi terpisah enggan berkomentar. Simon beralasan
sedang tidak berada di Malaka.
"Ya tapi maaf
kalau saya tidak di RJ (rumah jabatan) bagaimana saya komentar hal yang saya
tidak tahu? Saya berada di Bali," tulis bupati dalam pesan WhatsAppnya.
Didesak lebih jauh soal
kampanye Stevano berupa bagi-bagi kaus tersebut apakah di rumjab Bupati yang
lama atau baru, lagi-lagi Simon enggan membeberkan.
"Apakah itu di rumah jabatan atau di RJ lama, rumah pribadi? Sekali lagi
sorry, karena saya tidak bisa komentar tanpa fakta," pungkas Simon.
Sebelumnya beredar foto
di Facebook yang diunggah oleh akun Andry Bria dan Geroni Da Costa Geronimo.
Unggahan tersebut menunjukkan foto pembagian baju bergambar Stevano Adranacus
selalu caleg DPR RI dapil II.
Andry Bria, yang
dikonfirmasi detikBali, Minggu (7/1/2024) melalui sambungan telepon membenarkan
unggahan tersebut.
"Jauh sebelumnya,
Herman Hery bersama anaknya, Stevano Rizky Adranacus, calon anggota DPR RI,
ditemani Bupati Malaka, Simon Nahak bertatap muka bersama seluruh Kepala Desa
dan Camat di aula kantor bupati," jelas Andry melalui sambungan telepon.
Tidak hanya itu, Andry
melanjutkan, publik dihebohkan lagi dengan aksi beberapa tenaga kontrak yang
diduga di rumjab Bupati Malaka berpose memamerkan baju bergambar wajah Stevano.
"Diduga para
tenaga kontrak itu, berfoto sambil memamerkan baju Stevano calon DPR RI,"
terangnya.
Andry mengaku kecewa
atas dugaan Bupati Simon Nahak berlaku tidak netral.
"Menanggapi
beredarnya foto yang diduga mengampanyekan salah satu figur politikus PDIP di
rumah jabatan Bupati Malaka, kami sebagai masyarakat merasa kecewa terhadap
Bupati Malaka. Kantor Bupati menurut kami itu adalah fasilitas negara dan tidak
boleh dijadikan rumah politik," tandas Andry. *** detik.com