 |
| Kepala BKKBN Hasto Wardoyo (dua dari kiri) saat mengunjungi salah satu warga di Kabupaten Malak, NTT, dalam rangka bakti sosial pelayanan KB untuk percepatan penurunan stunting pada Kamis (21/3/2024). (ANTARA/HO-BKKBN) |
"Semua masyarakat
Malaka baik petani, pegawai, atau pengusaha diwajibkan di rumah harus punya
kebun untuk tanaman yang sekiranya bisa menghasilkan sayur dan buah. Kebunnya
bisa menjadi asupan gizi tambahan bagi keluarga," kata Sekretaris Daerah
Kabupaten Malaka, Ferdinad Un Muti dalam keterangan resmi di Jakarta, Sabtu.
Hal tersebut
disampaikan Ferdinad saat mewakili Bupati Malaka untuk menerima kunjungan
Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dr Hasto
Wardoyo dalam rangka bakti sosial pelayanan KB di Kabupaten Malaka pada Kamis
(21/3).
Ia mengemukakan,
program yang digencarkan di Kabupaten Malaka tersebut yakni swasembada pangan,
agama, adat, kualitas pendidikan dan kesehatan, tata kelola pemerintahan, dan
infrastruktur (Sakti).
Meski berada di wilayah
terluar Indonesia, semangat Malaka untuk mandiri dan mengoptimalkan bahan lokal
juga tercermin dari kebijakan pemerintah daerah setempat dalam upaya menurunkan
stunting.
"Kaitannya dengan
program KB, masuk dalam poin-poin S (swasembada pangan) dengan program unggulan
yakni memiliki kebun, kandang dan kolam," ujar dia.
Kemudian, lanjut dia,
di setiap rumah juga ada kandang ternak yang dapat dimanfaatkan.
"Kalau ada kandang
ayam, maka telur tidak perlu beli, tinggal ambil dan tidak perlu ke pasar.
Jadi, karena di sini mayoritas nasrani, maka kita juga ada kandang babi. Boleh
pelihara ikan lele juga yang paling gampang, atau jenis lainnya," ucapnya.
Menurut dia, dengan
adanya ketiga poin di atas, utamanya makanan lokal dengan gizi cukup, maka akan
ada tambahan gizi untuk ibu hamil, sehingga nutrisi anak tercukupi hingga 1.000
hari pertama kehidupannya.
"Malaka belajar
banyak dari kebijakan Pak Hasto saat menjadi wali kota di Kulon Progo dalam
rangka optimalisasi sumber daya alam yang ada. Bahkan, air mineral di sana juga
produksi sendiri, inilah yang kita contoh, memanfaatkan produk lokal,"
kata dia.
Sementara itu, Kepala
BKKBN Hasto Wardoyo mengisahkan pengalamannya ketika bekerja sama dengan
Kabupaten Malaka.
"Memang dulu saat
saya jadi Bupati Kulon Progo, kebetulan kerja sama dengan Malaka agar
puskesmasnya di sini jadi mandiri. Kami mengirim Kepala Dinas Kesehatan ke
Malaka selama beberapa bulan," ujarnya.
Ia juga mengapresiasi
semangat kemandirian yang dimiliki Kabupaten Malaka.
"Biasanya kalau
daerah yang terisolir terpencil itu guyub rukunnya tinggi, dan gotong royongnya
juga tinggi," ucapnya.
Ia menyebutkan, capaian
Kabupaten Malaka dalam penyerapan dana alokasi khusus (DAK) pada tahun 2023
juga sangat memuaskan, yaitu 99,57 persen atau sejumlah Rp2,1 miliar. Kemudian,
alokasi tahun 2024 sejumlah Rp938 juta, dan bantuan operasional keluarga
berencana (BOKB) non-fisik tahun 2024 sebesar Rp3,4 miliar.
"Saya berpesan
agar Pemerintah Kabupaten Malaka dapat berupaya kembali menyerap dengan optimal
alokasi dana tersebut," tuturnya. *** antara