Bacre Waly Ndiaye |
Meski tidak terjawab, pertanyaan tersebut tetap menjadi catatan dalam forum
Komite Kovenan Internasional untuk Hak Sipil dan Politik (ICCPR) di Jenewa, Swiss.
Koordinator Komisi
untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Dimas Bagus Arya
mengatakan, forum itu tidak hanya mempertanyakan netralitas Jokowi. Tetapi juga
kondisi dan situasi HAM lainnya
di Indonesia. Salah satunya terkait keterbukaan penyelesaian kasus pembunuhan
aktivis HAM Munir
Said Thalib.
Bukan hanya itu, para
komite ICCPR juga
mempertanyakan kekerasan di Papua, termasuk di dalamnya tragedi Wamena, Wasior,
dan Paniai.
”Kritik dan pertanyaan
dari para komite juga menggarisbawahi penghapusan hukuman mati dan perlindungan
terhadap pembela HAM,”
paparnya kepada Jawa Pos kemarin (17/3).
Terkait isu pemilu,
Dimas menyebutkan, komite ICCPR mempertanyakan
lolosnya Gibran Rakabuming Raka, putra Jokowi, sebagai cawapres Prabowo
Subianto oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Fenomena tersebut dianggap kian
memperburuk kondisi dan situasi demokrasi di Indonesia. ”Pemerintah Indonesia
tidak sepenuhnya berhasil dalam membuktikan kemajuan HAM dan
demokrasi di Indonesia di muka internasional,” ungkap Dimas. ***