Berdasarkan pengumuman
KPU kabupaten Malaka nomor: 271/PP.04.2-Pu/5321/2024, KPU Malaka telah
mengumumkan hasil penetapan PPS pada Sabtu kemarin, (25/5/24). Namun hasil
pengumuman ini menuai protes dan rasa kecewa dari beberapa pelamar yang tidak
lolos dalam sesi wawancara.
Pasalnya para pelamar
ini dalam tes CAT meraih nilai tertinggi di Desa yang di lamarnya. Menurut
mereka, sangat aneh hasil penetapan PPS ini karena pelamar yang nilai CAT-nya
terendah dan paling terakhir urutanan penilaiannya, setelah wawancara mereka
yang di nyatakan lolos. Parahnya lagi menurut mereka, saat mengikuti tes
wawancara, pertanyaan yang di tanyakan hanya seputar pertanyaan soal
keperibadian, seperti bisa mengendarai motor atau tidak, motivasi diri dan
hampir tidak ada pertanyaan yang ada kaitanya dengan proses atau tahapan yang
akan mereka jalankan nanti ketika terpilih.
“Saya sedikit kecewa
karena nilai saya tertinggi (urutan pertama) di Desa yang saya lamar, tapi
setelah wawancara, saya berada di urutan calon pengganti yang artinya tidak
lolos. Sementara yang lolos mereka yang nilainya paling terakhir artinya nilaii
terkecil dari saya. Sementara soal wawancara, hanya tanya soalmotivasi saya
melamar di PPS ini apa, bisa mengendarai motor atau tidak, dan pertanyaaan
hanya seputar itu dan saya jawab sesuai dengan keinginan saya melamar karena
ingin mengambil bagian dalam menyukseskan pemilihan kepala daerah di kabupaten
Malaka dan saya juga bisa mengendarai motor.
Lantas saya tidak lolos
ini dasarnya apa? Saya menduga, para Komisioner KPU Malaka tidak professional
dalam mengambil sebuah keputusan, mereka lebih mengutamakan dan melihat siapa
pelamar ini dan itu, yah artinya KPU cenderung mengutamakan keluarga atau orang
terdekat mereka, dan ini sangat bertentangan dengan prinsip dari penyelenggara
yang salah satunya adalah professional.,” demikian pengakuan salah satu pelamar
yang tidak ingin namanya dimediakan ketika dihubungi media ini.
Bahkan dia mengatakan
dari nama-nama yang lolos menjadi PPS ada keluarga terdekat para Komisioner KPU
Kabupaten Malaka. Sehingga dirinya meminta agar Dewan Kehormatan Penyelenggara
Pemilu (DKPP) serius menanggapi persoalan ini dan memberi sanksi etik kepada
kelima komisioner KPU Kabupaten Malaka, karena dinilai tidak professional dalam
menjalankan tugas.
“Saya pikir DKPP harus
dan wajib memberi sanksi karena ini sangat bertentangan dengan yang namanya
prinsip dari penyelenggara itu sendiri. DKPP wajib memberi teguran,” pintanya.
“Kalo ujung-ujung
penilaian seperti ini kenapa harus ada Tes CAT, ini seolah-olah nilai CAT
tinggi tidak ada artinya. Padahal dalam CAT itu sudah jelas menguji kemampuan
dan pengetahuan soal penyelenggara, dan wawancara ini menurut saya hanya
menggali kembali soal kemampuan itu, toh nyatanya pertanyaannya menurut saya
tidak relevan karena tanya bisa bawa motor atau tidak. Ini pertanyaan sedikit
konyol dalam wawancara. Karena teman-teman saya yang lolos ternyata tidak bisa
bawa motor. Aneh sekali,” tambahnya.
Jika ditubuh KPU masih
seperti ini, dirinya meminta kepada KPU RI untuk merevisi undang-undang dan
peraturan KPU agar sesi wawancara ditiadakan dan patokannya hanya melalui CAT,
sehingga publik juga merasa puas dengan kemampuan mereka. Kerena menurutnya
sesi wawancara itu sepertinya sesi untuk meloloskan kepentingan.
“Kalo bisa KPU RI rubah
saja aturan supaya tidak ada wawancara, pake saja nila CAT, supaya kami juga
puas. Karena menurut saya sesi wawancara ini sesi untuk menggolkan kepentingan
para komisioner”, tohoknya.
Hal senada disampaikan
pelamar lainnya, dirinya juga tidak lolos, padahal nilainya juga tertinggi dari
mereka yang lolos.
“Saya juga tidak lolos kaka, padahal saya punya nilai CAT tinggi dari mereka yang lolos. Dan kemarin wawancara juga saya bisa menjawab. *** sergap.co.id