Mereka protes kebijakan pemerintah yang melarang mobil pikap memobilisasi manusia serta barang.
 |
| Ratusan Sopir Pikap Robohkan Pagar Kantor Gubernur NTT, Ini Pemicunya (©merdeka.com) |
Suara Numbei News - Ratusan sopir pikap yang tergabung dalam Komunitas Pikap Kupang bersama Aliansi Cipayung menggelar aksi unjuk rasa depan kantor gubernur, Selasa (8/7).
Karena tidak ditemui
gubernur dan wakil gubernur, masa aksi merobohkan pintu pagar besi kantor
gubernur, yang dijaga ratusan personel polisi dari Polresta Kupang Kota dan
Polda NTT.
Mereka protes kebijakan
pemerintah yang melarang mobil pikap memobilisasi manusia serta barang dari
wilayah Kabupaten Kupang dan sekitarnya masuk ke Kota Kupang.
Bahkan mereka menilai,
banyak praktik dugaan pungutan liar (pungli) di jalan raya oleh oknum petugas.
"Kami bayar pajak,
kami bayar kartu kuning sebesar Rp153.000 per tiga bulan dan retribusi sebesar
Rp5000," ungkap Iskandar Huan, salah satu sopir pikap dari Oesao Kabupaten
Kupang.
Menurutnya, sebanyak
930 unit mobil pikap terdata di Kabupaten Kupang dan sekitarnya selalu membayar
kewajiban seperti kartu kuning di Jasa Raharja dan retribusi di Dinas
Perhubungan, namun mereka selalu dianaktirikan.
"Bayangkan
retribusi Rp5000 dikalikan dengan 930 unit mobil pikap per hari itu luar biasa.
Kami ini berkontribusi untuk pendapatan daerah tapi daerah tidak memperhatikan
kami," jelas Iskandar Huan.
Dia menilai kebijakan
pemerintah melarang mereka membawa penumpang sangat lah tidak adil. Apalagi
moda transportasi umum di Kupang sangat terbatas, hanya mobil pikap yang bisa
masuk dan memobilisasi manusia dan hasil bumi dari kampung ke kota.
"Kami sangat
terganggu dengan kebijakan pemerintah, kami selalu ditilang Dinas Perhubungan.
Jika kami muat orang petugas turunkan. Ini tidak adil," tambah Iskandar
Huan.
massa aksi yang membawa
mobil pikap masing-masing memenuhi ruas jalan El Tari Kupang, sehingga jalur
utama itu harus dialihkan oleh pihak kepolisian.
"Jika tuntutan
kami tidak diindahkan, kami akan datang unjuk rasa lagi dengan massa yang lebih
banyak, biar pemerintah tidak sepelekan kami sebagai orang kecil," tutup
Iskandar Huan.