 |
| Sekda Kabupaten Malaka, Ferdinandus Un Muti saat memperdengarkan suara panggilan dari Bupati Malaka kepada salah satu peserta aksi PPPK (22/09) (Yan) |
Hal ini disampaikan
Sekretaris Daerah (Sekda) Malaka, Ferdinandus Un Muti, S.Hut., M.Si, saat
menerima perwakilan Aliansi Pejuang PPPK bersama sejumlah anggota DPRD Malaka
di Aula Kantor Bupati pada Senin, 22 September 2025.
“Jawaban Bapak Bupati
sudah jelas, seluruh R3 dan R4 akan diakomodir oleh Pemda Malaka. Saya minta
adik-adik sekalian untuk berdoa dan menunggu hasil perjuangan yang sedang
dilakukan Bupati di Jakarta. Jangan lagi melakukan aksi yang dapat merugikan
diri sendiri,” tegas Sekda mengulang pesan Bupati Malaka kepada
para peserta
seleksi PPPK.
Dengan kepastian ini,
Pemda Malaka meminta seluruh pejuang PPPK untuk tetap tenang dan menunggu hasil
final perjuangan pemerintah daerah di tingkat pusat.
Pertemuan tersebut
menjadi wadah audiensi antara pemerintah daerah, legislatif, dan masyarakat
untuk mencari kejelasan status PPPK paruh waktu.
Audiensi difasilitasi oleh Plt Asisten I, Yohanes Bernando Seran, yang langsung
menghubungi Bupati Malaka, dr. Stefanus Bria Seran, melalui sambungan telepon.
Sebelumnya, dalam
percakapan via telepon yang didengar langsung peserta audiensi, Bupati Malaka,
Stefanus Bria Seran (SBS) menegaskan komitmennya memperjuangkan nasib tenaga
honorer paruh waktu.
Saat ini, ia tengah
berada di Jakarta dan telah melakukan koordinasi dengan Kementerian PAN-RB.
“Untuk tuntutan ini,
saya pastikan tidak akan menyusahkan masyarakat Malaka. Saat ini saya sudah
berkoordinasi dengan Kemenpan RB untuk memperjuangkan PPPK paruh waktu yang
belum terinput dalam data BKSDM,” ujar Bupati melalui telepon selulernya Sekda
Un Muti kepada peserta PPPK.
Lebih lanjut, ia
menyampaikan bahwa Pemda Malaka sedang mengusulkan penambahan formasi PPPK.
Bahkan tenaga honorer yang sebelumnya tidak memenuhi syarat tetap akan
diperjuangkan agar bisa diakomodir.
“Saya akan memperjuangkan
agar 1.038 orang dari R3 dan 799 orang dari R4, dengan total 1.837 orang, dapat
diakomodir oleh Pemda Malaka. Minggu depan saya juga berencana bertemu langsung
dengan menteri terkait untuk membicarakan penambahan formasi paruh waktu, termasuk
memperbaiki bila ada kesalahan administrasi sebelumnya,” tegasnya.
Bupati juga mengimbau
agar massa aksi tetap menjaga ketertiban. “Silakan melakukan aksi, tetapi
jangan anarkis yang dapat merugikan diri sendiri. Saya masih terus berjuang
agar ada tambahan formasi bagi pejuang PPPK di Kabupaten Malaka,” tambahnya.
*** korantimor.com