 |
| Wakil Bupati TTU, Kamilus Elu, SH (Foto: Jho Aban) |
Ketua Satgas MBG yang juga Wakil Bupati TTU,
Kamilus Elu, meluapkan kemarahan dalam rapat koordinasi bersama para
stakeholder di Aula Kantor Bupati, Senin (2/3/2026).
Pasalnya, ditemukan menu makanan yang disajikan di sekolah
dalam kondisi berulat dan basi. Fakta itu membuat Kamilus geram dan merasa
tidak ingin “diperdaya” oleh kinerja Koordinator SPPI dan SPPG di TTU
yang dinilai tidak serius mengawasi jalannya program.
“Perlakuan
seperti ini sangat tidak bisa diterima. Anak-anak sekolah di TTU harus
mendapatkan makanan yang sehat dan bergizi, bukan makanan berulat. Pemerintah
pusat membayar mahal SPPI dan SPPG supaya bekerja serius membantu mencerdaskan
anak bangsa, bukan membuat mereka keracunan,” tegas Kamilus dengan nada tinggi.
Kekecewaan itu bukan tanpa alasan. Dalam rapat
koordinasi Januari 2026 lalu, telah disepakati bahwa bahan baku seperti daging
ayam, telur, dan beras harus segar serta diambil dari masyarakat lokal TTU.
Namun hingga Maret, dapur MBG justru menggunakan ayam beku (frozen).
“Sudah jelas
disepakati pakai bahan segar dan lokal. Tapi yang dipakai malah ayam beku.
Jangan heran kalau ada makanan berulat!” sentil mantan staf Ahok tersebut.
Insiden di SMK Negeri 1 Kefamenanu disebut sebagai
tamparan keras bagi semua pihak.
Kamilus menegaskan kejadian itu harus menjadi
pelajaran agar pengawasan diperketat, bukan malah dianggap angin lalu.
Ia bahkan membandingkan kondisi sebelum adanya MBG.
“Anak-anak dulu makan dari rumah masing-masing tanpa
diperiksa ahli gizi pun tidak ada yang keracunan atau makan basi. Sekarang ada
dapur lengkap dengan ahli gizi, tapi justru muncul makanan berulat. Ini tidak
masuk akal!” kritiknya tajam.
Sebagai perpanjangan tangan Badan Gizi Nasional,
SPPI dan SPPG di TTU diminta tidak lengah.
Menurut Kamilus, generasi penerima MBG hari ini
adalah calon penerus yang dipersiapkan menyongsong Indonesia Emas 2045. Karena
itu, tidak boleh ada ruang untuk kelalaian.
Tak hanya soal kualitas makanan, Kamilus juga
menyoroti komitmen pemberdayaan ekonomi lokal. Ia menegaskan dapur MBG wajib
memakai beras lokal dari Wini, Haekto, hingga Lurasik agar petani TTU ikut
merasakan dampak ekonomi program tersebut.
“Jangan sampai masyarakat cuma jadi penonton di
tanah sendiri,” tegasnya.
Wakil Bupati juga memperingatkan agar SPPI dan SPPG
tidak berjalan sendiri tanpa koordinasi. Jika ada kendala suplai bahan baku,
seharusnya dilaporkan ke Pemda, bukan mengambil keputusan sepihak.
“Bupati dan
Wakil Bupati adalah penanggung jawab di TTU. Jangan ego. Jangan main sendiri.
Program ini menyangkut masa depan anak-anak kita,” pungkas Kamilus dengan nada
keras. *** batastimor.com