 |
| Ketika dunia bergerak ke era modern, kebohongan tidak lenyap, ia hanya berganti wajah. Mitos dewa digantikan propaganda sistematis; kesakralan simbolik bergeser menjadi rasionalitas administratif. (Gambar: ChatGPT Image) |
Dalam filsafat politik modern, Michel Foucault
menjelaskan bahwa kekuasaan tidak sekadar memaksa atau menindas secara
langsung. Kekuasaan juga bekerja melalui produksi pengetahuan dan wacana.
Artinya, mereka yang memegang kekuasaan memiliki kemampuan untuk menentukan apa
yang dianggap benar, rasional, dan dapat diterima oleh masyarakat. Kebenaran
kemudian tidak lagi berdiri sebagai sesuatu yang sepenuhnya objektif, tetapi
sering kali menjadi hasil dari proses politik yang panjang.
Dalam konteks kepemimpinan di negeri ini, refleksi
tersebut terasa sangat relevan. Negara modern sering membangun legitimasi
melalui statistik, laporan keberhasilan, pidato politik, dan citra media.
Program pembangunan dipresentasikan sebagai bukti keberhasilan pemerintahan,
sementara kritik sering diposisikan sebagai sikap pesimistis atau bahkan
dianggap sebagai ancaman terhadap stabilitas nasional. Dalam situasi seperti
ini, narasi kekuasaan perlahan berubah menjadi kebenaran resmi yang jarang
dipertanyakan secara mendalam.
Padahal realitas sosial sering kali jauh lebih
kompleks daripada cerita yang disampaikan oleh kekuasaan. Di balik angka
pertumbuhan ekonomi, misalnya, masih ada persoalan kesenjangan sosial,
pengangguran, serta ketidakmerataan pembangunan di berbagai daerah. Di balik
klaim keberhasilan pendidikan, masih terdapat sekolah-sekolah yang kekurangan
fasilitas dan tenaga pengajar. Narasi keberhasilan negara sering berdiri di
atas panggung yang terang, sementara realitas masyarakat kadang tersembunyi di
balik tirai yang gelap.
Pemikir politik seperti Hannah Arendt pernah
mengingatkan bahwa bahaya terbesar dalam politik modern bukan hanya kebohongan
itu sendiri, tetapi ketika kebohongan tersebut terus diulang hingga masyarakat
kehilangan kemampuan untuk membedakan fakta dan propaganda. Ketika narasi
kekuasaan disebarkan secara masif melalui institusi, media, dan simbol-simbol
politik, masyarakat perlahan dapat terbiasa menerima cerita tersebut tanpa
mempertanyakan kebenaran di baliknya.
Sejarah Indonesia memberikan pelajaran penting
tentang bagaimana narasi kekuasaan dapat berubah dari satu zaman ke zaman lain.
Pada masa Sukarno, negara membangun narasi besar tentang revolusi, persatuan
nasional, dan perjuangan melawan imperialisme. Narasi tersebut berhasil
membangkitkan semangat nasionalisme, tetapi pada saat yang sama juga melahirkan
dinamika politik yang kompleks.
Pada periode berikutnya, di bawah kepemimpinan Suharto,
negara mengembangkan narasi yang berbeda: stabilitas politik dan pembangunan
ekonomi. Narasi ini berhasil menciptakan citra kemajuan dan ketertiban, tetapi
sejarah kemudian menunjukkan bahwa stabilitas tersebut juga disertai dengan
pembatasan kebebasan politik dan dominasi kekuasaan yang sangat kuat. Ketika
krisis ekonomi dan tekanan sosial semakin besar, narasi stabilitas itu akhirnya
runtuh dalam peristiwa besar yang dikenal sebagai Reformasi 1998.
Peristiwa tersebut menunjukkan satu pelajaran
penting: narasi kekuasaan tidak pernah benar-benar permanen. Selama masyarakat
masih memiliki ingatan kolektif dan keberanian untuk bertanya, setiap cerita
resmi suatu hari akan diuji oleh realitas sejarah.
Di era demokrasi saat ini, tantangan justru menjadi
lebih kompleks. Kekuasaan tidak lagi hanya memanfaatkan propaganda negara
seperti pada masa otoritarianisme, tetapi juga memanfaatkan teknologi informasi
dan media sosial untuk membangun citra politik. Narasi keberhasilan dapat
disebarkan secara cepat, sementara kritik sering tenggelam dalam kebisingan
informasi yang tak terkendali. Dalam situasi seperti ini, batas antara fakta
dan opini sering menjadi kabur.
Karena itu, relevansi refleksi tentang “dusta di
balik narasi kekuasaan” bagi pemimpin negeri ini terletak pada kesadaran etis
dalam menggunakan kekuasaan. Pemimpin yang hanya berfokus pada pencitraan akan
cenderung membangun cerita yang indah tetapi rapuh. Sebaliknya, pemimpin yang
memiliki integritas akan berani mengakui kekurangan, membuka ruang kritik, dan
menghadapi kenyataan sosial tanpa menutupinya dengan retorika.
Seorang pemimpin sejati tidak hanya bertanggung
jawab atas kebijakan yang dibuat, tetapi juga atas kejujuran narasi yang
disampaikan kepada rakyatnya. Sebab ketika kekuasaan terlalu lama hidup dalam
cerita yang dibuatnya sendiri, ia berisiko kehilangan kemampuan untuk memahami
realitas masyarakat yang sebenarnya.
Dalam perspektif filosofis, kekuasaan seharusnya
tidak menjadi alat untuk menutup kebenaran, melainkan sarana untuk
memperjuangkan keadilan. Pemimpin yang besar bukanlah mereka yang berhasil
menciptakan citra tanpa cacat, tetapi mereka yang berani mengakui bahwa negara
selalu berada dalam proses belajar dan memperbaiki diri.
Pada akhirnya, masa depan sebuah bangsa tidak hanya
ditentukan oleh kekuatan ekonomi atau stabilitas politik, tetapi juga oleh kejujuran
moral dalam kehidupan publiknya. Ketika pemimpin dan rakyat sama-sama berani
melihat realitas tanpa topeng propaganda, maka demokrasi akan tumbuh dengan
lebih sehat.
Sebab sejarah selalu memiliki cara yang tenang
tetapi pasti untuk mengoreksi kekuasaan. Narasi yang dibangun oleh penguasa
mungkin dapat bertahan selama bertahun-tahun, tetapi pada akhirnya kebenaran
akan menemukan jalannya sendiri melalui ingatan rakyat dan catatan sejarah.
Dan di situlah letak pelajaran paling mendalam dari
perjalanan politik manusia:
kekuasaan dapat menulis cerita tentang dirinya, tetapi sejarah pada akhirnya
akan menulis kebenaran yang sesungguhnya.