Gedung MK
Jakarta - Pusat Kajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi) Universitas Jember menyatakan tahun 2021 ini menjadi pertaruhan bagi Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai pengawal konstitusi. Sebab, ada beberapa judicial review undang-undang (UU) yang cukup menyedot perhatian publik dan sedang diuji oleh MK, salah satunya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
"Mahkamah Konstitusi menangani cukup banyak dan
kemungkinan akan bertambah mengenai permohonan atas uji formil serta uji
materiil UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dianggap secara formil
tidak sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan-perundang-undangan yang
baik dan secara materiil dianggap merugikan hak konstitusional warga negara,"
kata peneliti Puskapsi, Fahmi Ramadhan Firdaus, kepada
wartawan, Senin (25/12/2021).
Selain itu, kata Fahmi, ada uji materi UU MK. Di
mana UU yang baru itu memperpanjang masa jabatan hakim konstitusi yang dinilai
publik menguntungkan para hakim konstitusi. Ada juga uji materi UU KPK baru
yang hingga kini belum diputus.
"Ujian independensi menjadi isu utama. Sebab,
kita masih mengingat revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi di tahun 2020
yang dianggap banyak konflik kepentingan, tak ayal banyak pihak yang
meragukannya. Sehingga ini menjadi pembuktian dan pertaruhan independensi
Mahkamah Konstitusi sebagai Guardian of the Constitution dan mengawal negara
hukum yang demokratis," papar Fahmi.
Puskapsi pun berharap pandemi COVID-19 segera reda pada 2021 sehingga proses
peradilan di MK dan pada umumnya kinerja lembaga negara lain dapat berfungsi
normal kembali dan lebih ditingkatkan.
Adapun untuk 2020, Puskapsi menilai
MK telah memberikan contoh yang baik bagaimana seharusnya akuntabilitas kinerja
lembaga negara yang diwujudkan dalam bentuk transparansi. Publik dapat secara
langsung mengakses persidangan melalui live streaming, serta informasi
mengenai hasil persidangan seperti risalah persidangan dan putusan yang cepat
dan mudah diakses melalui website MK.
"Prestasi baik lainnya, MK mencatat rata-rata
82 hari kerja atau 3.9 bulan untuk menyelesaikan satu perkara di tahun 2020,
ini merupakan angin segar yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dalam
memberikan kepastian hukum di tengah masyarakat, sebab justice delayed is
justice denied," pungkas Fahmi.
Berita ini diambil dari:
https://news.detik.com/berita/d-5347144/tahun-2021-dinilai-jadi-pertaruhan-mk-sebagai-pengawal-konstitusi?tag_from=wp_nhl_14