Ilustrasi CPNS. (Foto: ANTARA FOTO/Prasetia Fauzani) |
Mereka masih khawatir formasi guru akan digantikan
dengan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) karena belum
adanya kejelasan dari pemerintah hingga hari ini.
"Kami masih meminta kepada pemerintah, dalam
hal ini Kemendikbud, Kementerian PAN RB dan BKN (Badan Kepegawaian Negara)
agar pemerintah tetap membuka seleksi guru PNS tahun ini dan tahun depan.
Karena Mas Nadiem sudah berjanji," kata Koordinator Nasional P2G Satriwan
Salim ketika dihubungi CNNIndonesia.com, Senin (22/2).
Ia mengaku kekhawatiran ini datang dari narasi
pemerintah yang seolah lebih ingin fokus pada seleksi PPPK.
Ini salah satunya disampaikan oleh Direktur Jenderal
Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud Iwan Syahril pada Januari.
Dalam diskusi media yang dilakukan secara virtual
pada Selasa (5/1), Iwan menegaskan formasi guru masih ada dalam CPNS. Namun,
dia tidak menjelaskan secara spesifik soal formasinya untuk tahun ini. Ia juga
mengatakan tahun ini akan fokus pada PPPK.
Menurut Satriwan, CPNS tahun ini perlu dibuka untuk
guru karena formasi yang diajukan pemerintah daerah untuk PPPK belum memenuhi
target.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi melaporkan pada Januari, jumlah yang terkumpul baru 489.664
formasi. Padahal tahap pengajuan formasi sudah ditutup.
"Kalau hanya PPPK, tidak akan mampu meng-cover kekurangan
guru ASN sampai 2024. Kita butuh 1 juta. Guru PPPK saja yang mendaftar 500
ribu. Kalau yang lolos hanya 100 ribu?" tuturnya.
Satriwan melanjutkan bahwa calon guru tak ingin
menjadi PPPK. Pasalnya, status PNS lebih memiliki kepastian kerja dan
kesejahteraan.
Pekerjaan yang berbasis kontrak, kata dia,
memungkinkan kesejahteraan guru tak berlanjut jika kontrak tersebut habis.
Apalagi, kontrak pada PPPK diatur minimal satu tahun. Sementara PNS dijamin
pemerintah hingga pensiun.
Lihat Juga: Digaji 300 ribu, guru honorer dilema antara panggilan hati dan kebutuhan perut |
Pihaknya sudah pernah menyampaikan kekhawatiran ini
kepada Komisi X DPR. Satriwan meminta kontrak untuk PPPK setidaknya ditetapkan
minimal 5 tahun. Namun sampai saat ini, dia belum melihat respon dari
pemerintah.
"Sudah ada fakta, saya punya rekan di Kabupaten
Bone, Sulawesi Selatan, ada guru PPPK yang lolos seleksi 2019. Beliau
kontraknya hanya setahun, padahal sudah mengabdi belasan tahun," tutur
dia.
Pelaksana tugas Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian
Negara (BKN) Paryono mengatakan pihaknya belum bisa memastikan adanya formasi
guru dalam CPNS 2021. BKN masih menunggu kepastian dari Kementerian PAN RB.
"Tunggu dulu formasi keluar dari Kementerian
PANRB ya," ucapnya.
Infografis Sekolahku Kekurangan Guru. (Foto: CNNIndonesia/Basith Subastian) |
CNNIndonesia.com telah berupaya mengkonfirmasi
kejelasan formasi guru dalam CPNS 2021 kepada Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan
Informasi Publik Kementerian PAN RB Andi Rahadian, Direktur Jenderal Guru dan
Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Iwan Syahril, dan
Sekretaris Direktorat Jenderal GTK Kemendikbud Nunuk Suryani, namun belum ada
jawaban.
Lihat Juga:
Putus Kontrak, Guru Honorer Minta Pemerinta Tidak Diskriminatif
Info GTK Kemendikbud, 1 Juta Guru Jadi PPPK
Mantap, Tak Ada Batas Usia Buat Guru Honorer Untuk Ikut Seleksi PPPK
Seleksi PPPK sendiri dibuka pemerintah sebagai
solusi bagi guru honorer diatas 35 tahun yang tidak bisa mengikuti CPNS. Namun
seleksi PPPK juga tidak tertutup bagi lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPPK).
Langkah pemerintah membuka seleksi PPPK pun menuai
penolakan dari Forum Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Non-Kategori 35 Tahun
ke Atas (GTKHNK 35+). Mereka menilai tak adil jika guru honorer yang sudah
belasan tahun mengabdi diharuskan bersaing dengan lulusan PPG.
(fey/arh)