 |
| Kemendikbudristek mengungkapkan formasi ASN PPPK guru 2021 sebanyak 516.972 orang (Foto Ilustrasi: Pradita Utama) |
Sekretaris Direktorat
Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbudristek Nunuk Suryani
menyampaikan berdasar data e-formasi per 1 Juni 2021, terdapat 11
pemda kabupaten dan kota yang tidak mengusulkan formasi guru ASN- PPPK.
"Ada 11 kabupaten
yang tidak mengajukan formasi sama sekali," ujar Nunuk dalam rapat dengar
pendapat Kemendikbudristek dengan Komisi X DPR RI, Rabu (23/6/2021).
11 pemda yang tidak mengusulkan
formasi guru ASN-PPPK tersebut yakni Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Jambi),
Kapuas (Kalimantan Tengah), Minahasa Tenggara (Sulawesi Utara), Kota Kotamobagu
(Sulawesi Utara).
Kemudian kabupaten
Maluku Barat Daya (Maluku), Kepulauan Morotai (Maluku Utara), Kota Ternate
(Maluku Utara), Tolikara (Papua), Boven Digoel (Papua), Paniai (Papua), dan
Supiori (Papua).
Adapun total kekurangan
guru pada daerah-daerah tersebut sebesar 6.116 orang dengan rincian sebagai
berikut:
1. Kab. Tanjung Jabung
Barat, Jambi, kekurangan guru 1.419 orang
2. Kab. Kapuas,
Kalimantan Tengah, kekurangan guru 2.055 orang
3. Kab. Minahasa
Tenggara, Sulawesi Utara, kekurangan guru 261 orang
4. Kota Kotamobagu,
Sulawesi Utara, kekurangan guru 176 orang
5. Kab. Maluku Barat
Daya, Maluku, kekurangan guru 556 orang
6. Kab. Kepulauan
Morotai, Maluku Utara, kekurangan guru 237 orang
7. Kota Ternate, Maluku
Utara, kekurangan guru 153 orang
8. Kab. Tolikara,
Papua, kekurangan guru 577 orang
9. Kab. Boven Digoel,
Papua, kekurangan guru 393 orang
10. Kab. Panial, Papua,
kekurangan guru 199 orang
11. Kab. Supiori,
Papua, kekurangan guru 90 orang
Nunuk memaparkan,
sosialisasi terkait perekrutan PPPK guru 2021 dilakukan
Kemdikbudristek dan Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) secara tatap muka
dengan operator data dinas pendidikan, pejabat di BKD, operator data di BKD,
dan pemerintah daerah.
Adapun sosialisasi
tersebut dilaksanakan di antaranya di Makassar, Batam, Bali, Semarang, dan
Yogyakarta sejak 30 November 2020. Ia menuturkan, tingkat kehadiran pemerintah
daerah sebagai peserta sosialisasi sebesar 97,8 persen dari undangan.
"Layanan coaching,
pendampingan, dan konsultasi untuk Pemda dalam mengajukan formasi secara
virtual, telepon, WhatsApp, dan tatap muka pada kunjungan ke kementerian juga
dibuka sepanjang Januari-Maret 2021," kata Nunuk.
Nunuk pun menyebutkan
sebenarnya pemda mengusul 570.589 formasi ASN PPPK guru. Namun sebanyak 53.617
usulan formasi terkoreksi pada 42.370 mata pelajaran di 26.790 sekolah.
Koreksi usulan tersebut
disebabkan usulan formasi di daerah melebihi dari jumlah kebutuhan. Dari
koreksi tersebut didapatkan usulan formasi PPPK guru 2021 sejumlah
516.972 orang. Sementara itu, estimasi kebutuhan pada 2022 diperkirakan
sejumlah 485.644 orang.
Adapun usulan guru
agama ASN PPPK 2021, terdapat sebanyak 25.665 usulan formasi daerah, atau 10,6%
dari total kekurangan 242.345 guru agama. Dari jumlah tersebut, didapat 20.441
usulan formasi hasil koreksi, atau 8,4% dari total kekurangan guru agama. *** https://www.detik.com