 |
Pengamat Politik Nasional, Rocky Gerung membawa materi dalam seminar nasional di Unwira Kupang. |
Permintaan Rokcy Gerung
itu berdasarkan keluhan-keluhan rakyat yang disalurkan melalui Seminar Nasional
bertajuk "Membedah Politik Ekologi di NTT" bertempat
di Aula Hendrikus Unwira Kupang, Minggu 12 Mei 2024.
Merespon sejumlah
permasalahan ekologi di NTT, kata Rocky pengesahan Undang-Undang tentang masyarakat adat
adalah solusi atau penguatan mereka serta pembelaan datang kepada mereka yang
tersingkir.
"Undang-undang
yang akan dibuat harus berprinsip melindungi dan menjaga hak rakyat,"
ucapnya.
Kata dia lagi bahwa,
semua aturan yang hadir di masyarakat merupakan kebijakan dari pemerintah
pusat, namun dilemahkan oleh partai-partai politik dan mengakibatkan rakyat
tidak memiliki hak.
"Jadi, yang paling
pertama hak rakyat harus dipulihkan. Tapi kalau tidak dapat dilakukan, rakyat
dapat melakukan dengan tindakan yang lain," jelasnya.
Menurut Rocky Gerung Universitas-Universitas
harus mensponsori gerakan-gerakan radikal yang menginginkan kembalinya hak
rakyat.
Menurut Pengamat
Politik Nasional itu bahwa tidak adanya krisis ekologi di Provinsi NTT, maupun daerah
lainnya. Namun terjadinya krisis planet.
Menurut dia, gangguan
ekologi yang terjadi karena pencurian sumber daya alam dan kemarahan rakyat
untuk mempertahankan haknya tidak dilembagakan.
Apabila gerakan rakyat
itu terus berkelanjutan dilakukan, maka akan tumbuh dan menyatu menjadi gerakan
ideologis.
"Akan tiba kondisi
gerakan itu menjadi ideologis ketika pesan dihilangkan dalam teks sosial,"
ujarnya.
Sementara itu, Ketua
Panitia Seminar Nasional, Eston Saparera Niron mengatakan bahwa Provinsi NTT pada saat
ini sedang dikepung oleh berbagai persoalan lingkungan hidup dimulai dari
perampasan lahan, alih fungsi lahan sampai kriminalisasi terhadap pegiat
lingkungan hidup dan HAM.
Kondisi ini, menurut
Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Unwira Kupang itu bahwa berdampak pada
meningkatnya kerentanan wilayah serta bagi masyarakat atau kelompok-kelompok
rentan.
Pertambangan, proyek
strategis nasional dan kebijakan sektor energi (gheotermal) merupakan contoh
kebijakan pemerintah yang berpihak pada kepentingan kelas kapitalis.
"Kita dapat
melacak sejumlah proyek strategis yang menghancurkan ekologis dan
keselamatan warga di NTT, salah satunya proyek pariwisata premium dikawasan komodo.
Proyek ini akan merelokasikan warga di pulau komodo dalam kenyamanan wisatawan
dalam ruang wisata premiun," ungkapnya.
"Proyek ini juga
memberikan karpet merah bagi ruang perusahaan pariwisata dalam mendapatkan
konsensi lahan, notabenenya merupakan ruang ekosistem komodo," kata dia
berdasarkan data WALHI NTT
Dilanjutkan, kata dia
pemerintah berdalil bahwa investasi kapital dapat menciptakan lapangan kerja,
meningkatkan kesejahteraan dan menekan tingkat kemiskinan di provinsi NTT.
Kesempatan yang sama,
Deputi WALHI NTT,
Yuvensius Stefanus Nonga menegaskan bahwa provinsi NTT saat ini
terhimpit oleh dua monster.
Dua monster yang
dimaksud, pertama ialah perubahan iklim. Kata dia secara giografis
Provinsi NTT seperti
indonesia mini.
Ancaman perubahan
iklim, kata dia pada tahun 2050 beradasarkan para ilmuan 200-300 pulau di NTT bakal
menghilang oleh dampak perubahan iklim.
Monster kedua yakni
kebijakan pemerintah. Kata dia, beberapa kebijakan pemerintah melegitimasi
proyek-proyek memasuki wilayah NTT yang
mengabaikan daya tampung dan daya dukung lingkungan.
"Secara hukum,
kita kenal adalah kajian lingkungan hidup strategis. Secara peraturan
lingkungan hidup, benteng terakhir persoalan pembangunan berkelanjutan ada di
UU Perlindungan Hidup yang mewajibkan seluruh kebijakan harus berbasis pada dua
kajian ini,"
Dia menegaskan
kebijakan pemerintah yang mengabaikan kajian lingkungan hidup strategis adalah
penetapannya pulau flores sebagai pulau gheotermal pada tahun 2017 lalu.
"Provinsi NTT saat ini
terhimpit oleh dua monster besar atau biasa kami sebut sebagai beban ganda
ekologi NTT,"
tandasnya.(*) poskupang.com