Komisioner KPU Hasyim Asyari
JAKARTA, Komisioner
Komisi Pemilihan Umum ( KPU) Hasyim Asyari mengatakan, KPU bisa menetapkan
pasangan calon pemenang dalam Pilkada 2020 meski ada pihak yang mengajukan
permohonan sengketa ke Mahkamah Konstitusi ( MK).
Namun, penetapan tersebut
baru bisa dilakukan jika permohonan sudah dinyatakan memenuhi syarat formil dan
teregistrasi resmi di MK.
"Sehingga sangat
mungkin dari 135 perkara nanti yang diregister di MK itu tidak seluruhnya 135
hanya perkara-perkara yang menurut MK memenuhi syarat formil," kata Hasyim
dalam diskusi daring, Kamis (7/1/2021
Menurut Hasyim, setelah ditentukan perkara
mana yang memenuhi syarat formil, KPU baru bisa menentukan langkah selanjutnya.
Langkah itu, seperti
menyiapkan pembuktian di persidangan atau melakukan penetapan pasangan calon
pemenang karena perkaranya tidak teregistrasi di MK.
"Bagi daerah yang
diregister perkara lanjut dalam pemeriksaan pembuktian. Tetapi bagi yang tidak
diregister berarti perkaranya dianggap tidak ada perkara di Mahkamah
Konstitusi," ujar dia.
Sebelumnya, Hasyim
mengatakan pihaknya mencatat ada 135 permohonan sengketa hasil Pilkada 2020
yang diajukan ke MK.
"Update permohonan
PHP tahun 2020 terbaru 6 Januari 2021 pukul 16.00 WIB, (ada)135
permohonan," kata Hasyim.
Adapun, 135 permohonan
itu terdiri dari tujuh permohonan sengketa hasil pemilihan gubernur. Kemudian,
13 permohonan sengketa hasil pemilihan wali kota, serta 115 permohonan sengketa
hasil pemilihan bupati.
Hasyim mengungkapkan
pihaknya juga sudah melakukan berbagai persiapan untuk menghadapi gugatan
sengketa hasil Pilkada 2020.
Baca Juga:
Polri Bakal Kawal Hakim MK dan Keluarga Terkait Sidang Sengketa Pilkada
Ini Proses dan Jadwal Persidangan Sengketa Pilkada 2020 di Mahkamah Konstitusi
MK Tenderkan Peralatan Penanganan Sengketa Pilkada 2020, Nilainya Rp1,462 Miliar
KPU sudah melakukan rapat
koordinasi (rakor) dan bimbingan teknis (bintek) sebagai bentuk persiapan.
"Rakor dilaksanakan secara internal dan eksternal, rakor internal KPU
dengan KPU Provinsi atau Kabupaten atau Kota penyelenggara pilkada dan Rakor
eksternal KPU dengan MK," kata Hasyim dalam keterangan tertulisnya, Jumat
(18/12/2020).
Adapun bintek
dilaksanakan secara internal dan eksternal bintek internal dilaksanakan oleh
KPU dengan peserta KPU provinsi, kabupaten atau kota penyelenggara pilkada.
Sementara, bintek eksternal oleh MK dengan peserta KPU provinsi, kabupaten/kota
penyelenggara pilkada. Pelaksanaan rakor dan bintek dilaksanakan secara daring
dan luring.
"Materi rakor dan bintek meliputi Hukum acara PHPU di MK, strategi advokasi dalam PHPU di MK, Metode persidangan dan pembuktian secara daring dan luring," ujarnya.\
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "KPU Bisa Tetapkan Paslon Pemenang Pilkada 2020 Meski Ada Gugatan ke MK, tapi...", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2021/01/08/14185681/kpu-bisa-tetapkan-paslon-pemenang-pilkada-2020-meski-ada-gugatan-ke-mk-tapi?page=all.
Penulis : Sania Mashabi
Editor : Bayu Galih