JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) mengadakan
tender dua paket pekerjaan peralatan untuk penanganan perkara Perselisihan
Hasil Pemilihan (PHP) Kepala Daerah 2020 dengan total harga perkiraan sementara
(HPS) Rp1.462.556.800 pada tahun anggaran (TA) 2021.
Tender dua paket
pekerjaan tersebut tercantum di laman resmi Layanan Pengadaan Secara Elektronik
(LPSE ) MK. Dua tender tersebut berstatus sudah selesai dan dimenangkan satu
perusahaan yang sama.
Baca Juga:
Pesan Moral dari Film The Dark Knight
Filosofi Pohon Beringin Bagi Kehidupan
Wajah Cinta dalam Kesederhanaan
Tender pertama, dengan
nama "Pekerjaan Sewa Tenda dan Perlengkapannya untuk Penanganan Perkara
Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah TA 2021" berkode 255095 dan
berkategori jasa lainnya. Sistem pengadaan dilakukan dengan tender cepat -
pascakualifikasi satu file - harga terendah sistem gugur.
Nilai pagu paket sebesar
Rp601,600 juta dan nilai harga perkiraan sementara (HPS) paket sejumlah
Rp283.577.800. Dananya bersumber dari APBN TA 2021. Untuk tender ini, ada enam
perusahaan yang menjadi peserta.
"Pemenang
berkontrak: Expressa Pariwara Media. Harga penawaran: Rp220 juta. Reverse
auction: Rp220 juta," bunyi informasi laman resmi LPSE MK, seperti dikutip
KORAN SINDO dan MNC News Portal, di Jakarta, Kamis (7/1/2021).
Tender kedua, dengan nama
"Pekerjaan Sewa Komputer (PC), Notebook, Scaner, dan Printer untuk
Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah TA 2021",
memiliki kode 253095, dan berkategori jasa lainnya. Pengadaaan dilakukan dengan
sistem tender cepat - pascakualifikasi satu file - harga terendah sistem gugur.
Nilai pagu paket ini sebesar Rp1.180.800.00 dan nilai HPS-nya Rp1.179.079.000.
Biayanya juga bersumber dari APBN 2021. Ada sembilan perusahaan yang mengikuti
tender.
"Pemenang tender berkontrak: Expressa Pariwara Media. Harga penawaran:
Rp930,6 juta. Reverse auction: Rp930,6 juta," demikian informasi laman
resmi LPSE MK.