Tujuh komisioner Komnas HAM periode 2017-2022 dari kiri ke kanan: Mochammad Choirul Anam, Hairansyah, Ahmad Taufan Damanik, Sandrayati Moniaga, Beka Ulung Hapsara, Munafrizal Manan, dan Amiruddin Al Rahab. (CNN Indonesia/Safir Makki)
Setapak Rai Numbei - Jakarta, -- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)
mengungkap para pelaku politik identitas kerap menjadi akar masalah munculnya
persoalan-persoalan rasialisme di Indonesia.
Wakil Ketua Eksternal Komnas HAM, Amiruddin
Al-Rahab mengatakan pelaku kasus rasial biasanya kerap menafikan
keberadaan multikulturalisme identitas. Di antara mereka, umumnya adalah pihak
yang ingin menjalankan politik identitas.
"Orang-orang yang ingin menjalankan politik
identitas yang merasa ada ketunggalan dalam identitas, selalu ingin memaksakan
satu cara berpikir bahwa identitas itu tunggal," ujar Amir dalam diskusi
daring, Kamis (11/2).
Akibatnya, menurut Amir, seseorang atau kelompok yang merasa hidup dalam satu
identitas biasanya kerap menunjukkan supremasi atau lebih unggul dibanding
kelompok lain.
| Lihat Juga: |
Padahal, lanjut dia, tak ada identitas tunggal.
Bahkan, setiap orang menurut Amir bisa memiliki lebih dari satu identitas. Baik
berbeda dalam etnis, ras, suku, maupun agama. Berbagai jenis identitas tersebut
bisa berubah dan bisa digunakan di tempat dan waktu yang berbeda.
"Misalnya seseorang bisa saja dia ras tertentu
dengan etnis berbeda. Ras sama etnis berbeda kan bisa terjadi. Dan itu banyak
di dunia ini," katanya.
Survey Komnas HAM selama 2011-2018, mencatat ada 101
kasus rasialisme terjadi di Indonesia. Dalam kurun waktu itu, kasus rasisme
paling banyak terjadi pada 2016 sebanyak 38 kasus, didominasi kasus di DKI
Jakarta dengan 34 kasus.
Sementara berdasarkan tren tersebut, Komnas HAM
mencatat peningkatan kasus rasisme juga banyak terjadi pada 2017 yakni
saat gelaran Pilkada di DKI Jakarta.
DKI juga tercatat sebagai wilayah dengan jumlah
perkara rasialisme paling banyak berdasarkan data Komnas HAM sebanyak 34 kasus.
Disusul, DIY dengan 25 kasus, Sumatera Barat sembilan kasus, Sumatera Utara
enam kasus, dan Jawa Barat tiga kasus.
"Nah ini penting untuk kita pahami agar kita
memiliki ruang untuk memahami dan menerima perbedaan. Sehingga tidak ada di
dalamnya muncul dominasi. Saya rasa ini penting," kata Amiruddin.
***
Artikel ini diambil dari:
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210211204833-20-605508/komnas-ham-sebut-politik-identitas-jadi-sumber-kasus-rasial